Home Terbaru Tinggal 3 hari, ini sanksi dan juga hukuman jika telat atau tidak...

Tinggal 3 hari, ini sanksi dan juga hukuman jika telat atau tidak lapor SPT

Populer kabar Video March 29, 2021 9:48 am

Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto

IDNpos – Jakarta. Ditjen Pajak menerapkan batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2020 untuk wajib pajak orang pribadi pada 31 Maret 2021. Segera laporkan SPT Anda, karena terdapat denda dan juga serta hukuman jika tidak melaporkan SPT atau terlambat.

Pelaporan SPT merupakan salah satu kewajiban bagi setiap wajib pajak. Bila tak dilaporkan sesuai dengan waktu yg telah ditentukan, wajib pajak bakal dikenai saknsi bagus berupa denda bahkan pidana.

Aturan terkait sanksi bagi wajib pajak yg tak melaporkan SPT Tahunannya pun tertuang di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan juga serta Tata Ccara Perpajakan (UU KUP). Meski demikian, di di dalam Pasal 18 PMK 243/PMK.03/2014 ddijelaskan, terdapat beberapa golongan wajib pajak yg tidak akan dikecualikan berasal dari kewajiban pelaporan SPT.

Baca Juga :  Mahfud MD: Sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Demokrat

Pengecualian untuk lapor SPT tersebut berlaku untuk wajib pajak yg memenuhi kriteria berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi yg di dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang PPh

2. Wajib pajak orang pribadi yg tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.

Baca serta: metode lapor SPT online tapi lupa EFIN

Adapun berdasarkan UU KUP, sanksi dan juga serta hukuman jika terlambat atau tidak lapor SPT sebagaimana berikut:

1. Denda

Di di dalam pasal 7 UU KUP dijelaskan, wajib pajak orang pribadi akan dikenai sanksi sebesar Rp 100.000 bila tidak lapor SPTnya. Sementara untuk wajib pajak badan, sanksi yg ditetapkan sebesar Rp 1 juta.

Baca Juga :  Alhamdulillah, UEA siap investasi US$ 10 miliar di proyek INA

2. Bunga

Sanksi berupa bunga diberikan bila SPT tahunan telah dilaporkan, namun wajib pajak dengan kemauan sendiri membetulkan dan juga serta menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Hal tersebut tertuang di dalam pasal 8 UU KUP.

Dengan demikian, maka wajib papjak akan dikenai sanksi berupa pembayaran bunga sebesar 2 persen per bulan atas jumlah pajak yg kurang dibayar. Bunga tersebut dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan juga serta bagian berasal dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Selain itu, pasal 8 UU KUP serta mengatur mengenai wajib pajak yg diperiksa tapi belum dilakukan tindakan penyidikan. di dalam kasus tersebut, WP dikenakan denda sebesar 150 persen) berasal dari jumlah pajak yg kurang dibayar sesuai aturan yg berlaku.

Sementara di pasal sembilan dijelaskan, bila pembayaran atau penyetoran pajak yg dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 persenper bulan yg dihitung mulai berasal dari berakhirnya batas waktu penyampaian sampai dengan tanggal pembayaran.

Baca Juga :  Pelajar SMA Nekat Perkosa Kekasih di Rumahnya

Bagian berasal dari bulan dihitung penuh satu bulan. Apabila pelaporan SPT Tahunan terdapat kekurangan pembayaran pajak yg terutang, maka mesti dibayar lunas sebelum SPT disampaikan.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yg berkualitas dan juga serta bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yg dapat digunakan berbelanja di KONTAN Store.


Sumber Referensi & Artikel : K O N T A N
Saksikan video pilihan berikut ini:

#Share
#Facebook #Twitter #Youtube #Video