Home Terbaru Tertibkan Aset Negara, KPK Sejak 2020 Sudah Minta Pemerintah Kelola Taman Mini

Tertibkan Aset Negara, KPK Sejak 2020 Sudah Minta Pemerintah Kelola Taman Mini

Berita, Populer, Terbaru April 8, 2021 12:47 pm
IDNpos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pihaknya telah mendorong pemerintah untuk mengelola langsung aset Taman Mini Indonesia Indah (TMII). KPK sejak tahun 2020 mendorong Kementerian Sekretariat Negara supaya TMII dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan negara dan juga serta masyarakat.
“Terkait aset TMII, pada 2020 melalui pelaksanaan tugas koordinasi KPK telah mengoordinasikan dan juga serta memfasilitasi para pihak terkait, supaya pengelolaan TMII dapat diberikan kepada pemerintah untuk kemudian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan juga serta masyarakat luas,” ungkap Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding di dalam keterangannya, Hari Kamis (8/4/2021).
KPK menyebut, TMII sebelumnya dikelola dari Yayasan Harapan kami sejak pertengahan tahun 1970-an berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 51 Tahun 1977, yg menyatakan bahwa TMII ialah hak milik Negara Republik Indonesia dan juga serta penguasaan serta pengelolaan TMII diserahkan kepada Yayasan Harapan kami.
Namun, sesuai Akta Persembahan TMII tertanggal 17 Juni 1987 di hadapan Notaris, Yayasan Harapan kami menyerahkan kepemilikan TMII kepada Pemerintah Republik Indonesia, yg terdiri atas lahan tanah dan juga serta seluruh bangunan yg terdapat di atasnya.
Ipi mengatakan, KPK akan terus mendorong pemerintah untuk menertibkan aset-aset milik pemerintah yg dikelola dari pihak ketiga.
“KPK menemukan banyaknya aset daerah atau negara yg dikuasai pihak ketiga secara tidak sah dan juga serta mengakibatkan terjadinya kerugian negara,” kata Ipi.
Ipi mengatakan, hilangnya aset negara disebabkan beberapa hal, di antaranya aset tidak memiliki dokumen legal, tidak dikuasai secara fisik, atau di dalam sengketa. Tata kelola aset yg bagus akan menghindari potensi kerugian karena aset yg berpindah tangan, diperjualbelikan atau dikuasai dari pihak ketiga.
“Melalui fokus area intervensi manajemen aset, KPK mendorong untuk dilakukan penertiban, pemulihan dan juga serta optimalisasi pemanfaatan aset untuk kepentingan negara,” kata dia.
Diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Dengan adanya perpres tersebut, maka Keputusan Presiden Nomor 51/1977 dinyatakan berakhir yaitu pengelolaan Yayasan Harapan kami yg didirikan dari mendiang istri Presiden ke-2 RI Soeharto, Tien Soeharto.
“Dengan berakhirnya penguasaan dan juga serta pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, Yayasan Harapan kami wajib menyerahkan laporan pelaksanaan dan juga serta hasil pengelolaan TMII kepada Kementerian Sekretariat Negara,” di dalam pasal 2 dikutip IDNPOS.com, Hari Rabu (7/3/2021).
Sebelum dilakukan serah terima, Yayasan Harapan kami dilarang membuat atau mengubah perjanjian terkait pengelolaan TMII dengan pihak yg lain tanpa persetujuan tertulis dengan Kemensetneg. Tetapi tidak terbatas pada pelepasan aset, perjanjian utang, perjanjian sewa menyewa, penjaminan, perjanjian kerja, penerbitan surat utang.
“Dilarang mengganti pengurus, direksi, manajemen pengelola TMII tanpa persetujuan Menteri Sekretariat Negara,” di dalam pasal 2 ayat 3 poin b.
Kemudian wajib berkoordinasi dengan Kemensetneg di dalam melakukan proses pengakhiran dan juga serta transisi pengelolaan TMII. Kemudian di dalam pasal 3 dijelaskan Mensesneg membentuk tim yg bertugas menerima laporan pelaksanaan dan juga serta hasil pengelolaan TMII, mempersiapkan, melakukan serah terima, mewakili Kemensetneg di dalam berkoordinasi dengan yayasan tersebut.
“Kemensetneg di dalam melakukan pengelolaan TMII dapat bekerja sama dengan pihak yg lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,” di dalam pasal 5.
Kemudian karyawan tetap yg bekerja pada pengelolaan TMII dapat dipekerjakan kembali menjadi karyawan pada pengelolaan baru TMII. Selanjutnya Peraturan Presiden tersebut berlaku pada 31 Maret 2021.

Baca Juga :  Pupuk Kujang Sudah Distribusikan 90 Ribu Ton Lebih Pupuk Subsidi di Jabar

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com [bal]

Sumber Referensi & Artikel : M E R D E K A
Saksikan video pilihan berikut ini:

#Share
#Facebook #Twitter #Youtube #Video