Home Terbaru Sidang Paripurna, Puan Akan Tegaskan Komitmen DPR di dalam Pembahasan RUU Prioritas

Sidang Paripurna, Puan Akan Tegaskan Komitmen DPR di dalam Pembahasan RUU Prioritas

Berita Populer Terkini April 9, 2021 3:47 am

JAKARTA – Pimpinan DPR Puan Maharani dijadwalkan akan menyampaikan pidato penutupan masa persidangan ke-IV tahun Sidang 2020-2021 pada Rapat Paripurna di Gedung DPR, Hari Jumat (9/4/2021). di dalam paripurna itu, Puan akan menegaskan komitmen DPR di dalam pembahasan RUU prioritas.

“DPR memiliki komitmen tinggi untuk segera membahas RUU yg telah diprioritaskan tahun ini,” kata Puan di dalam keterangannya.

Sekedar diketahui, pada 23 Maret 2021, DPR RI telah menyetujui 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. berasal dari 33 RUU prioritas tersebut, di antaranya ialah RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan juga serta RUU tentang Wabah.

Baca Juga :  Pulau Penyangga di Batam Kembali jadi Zona Hijau Covid-19

Baca serta: Pelaku Teror Berusia Muda, Pimpinan DPR: Sangat Mengkhawatirkan & Menyedihkan

Adapun agenda di dalam rapat paripurna ialah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan juga serta Negara-negara EFTA (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between a Republic of Indonesia also a EFTA States).

Baca serta: Ketua DPR Harap Larangan Mudik Berjalan Adil dan juga serta Konsisten

Baca Juga :  Densus 88 Tangkap Warga Aceh Penjual Airgun Dipakai ZA Meneror di Mabes Polri

Kemudian, laporan Komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) yg diajukan BPK dan juga serta Menteri Keuangan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Lalu berlanjut pada pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi III DPR RI tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

Baca Juga :  Insentif PPnBM mobil dinilai tidak efektif ungkit pertumbuhan ekonomi

Setelah itu, pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi X DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

Dilanjutkan dengan laporan BURT DPR RI tentang Rencana Kerja dan juga serta Anggaran (RKA) DPR RI tahun 2022, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, dan juga serta persetujuan fraksi-fraksi terhadap pertimbangan penggabungan dan juga serta pembentukan kementerian.

(fkh)

Sumber Referensi & Artikel : O K E Z O N E
Saksikan video pilihan berikut ini: