Selain biaya logistik, tumpang tindih regulasi menjadi penghambat investasi

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

IDNpos – JAKARTA. Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperbaiki iklim investasi Indonesia mendapat apresiasi berbagai kalangan. Menurut Sri Mulyani, mahalnya biaya logistik Indonesia menjadi penyebab keengganan investor merealisasikan investasinya di Tanah Air.

Saat meresmikan Batam Logistic Ecosystem, Hari Kamis (18/3) Menteri Sri menyatakan biaya logistik di Indonesia mencapai 23,5 % berasal dari PDB nasional. Persentase itu jauh di atas rata-rata biaya logistik di negara tetangga yg cuma sekitar 10 %. Biaya logistic di Malaysia, misalnya, cuma 13 % berasal dari PDB.

“Kalau kami mau menjadi negara besar, ingin Indonesia maju, masyarakatnya sejahtera, ingin investasi datang ke sini, biaya logistik mesti lebih kompetitif,” ujarnya.

Baca serta: Sri Mulyani cerita soal penanganan pandemi Corona ke Menlu Singapura

Ekonom Makroekonomi dan juga serta market Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, selain biaya logistik, masih sangat banyak faktor yg lain yg menurutnya serta penting mendapat perhatian pemerintah.

Sejumlah aspek yg lain mulai berasal dari sinkronisasi antar kementerian dan juga serta regulasi yg tumpang tindih antara pusat dengan daerah, serta antar kementerian maupun lembaga pemerintah, turut menghambat investasi.

Bahkan kehadiran Omnibus Law dan juga serta terbitnya sovereign wealth fund (SWF) serta tidak serta-merta dapat memuluskan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

“Apakah hal tersebut cukup? Tentu tidak. Butuh kebijakan turunan yg penting dilakukan pada level daerah karena memang terdapat ketidaksinkronan antara pusat dengan daerah. Periode pertama misalnya terdapat delapan paket kebijakan, pemerintah dapat dikatakan gagal menarik investasi,” ungkap Riefky di dalam keterangannya, Hari Senin (29/3).

Selain itu, Riefky serta menilai faktor yg lain yg kerap menjadi penghambat masuknya investasi ke Indonesia ialah soal biaya tenaga kerja yg relatif mahal ditambah dengan kemampuan yg rendah.

Baca serta: penting regulasi yg mendukung pemanfaatan FABA

Pengamat Pajak berasal dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji turut menambahkan, aspek insentif investasi serta menjadi salah satu faktor penentu guna meningkatkan daya saing investasi nasional.

“IMF (International Monetary Fund) dan juga serta OECD (Organisasi Kerja Sama dan juga serta Pembangunan Ekonomi) menyatakan ini ialah salah satu aspek yg penting di dalam menjamin ekosistem kemudahan berusaha,” terang Bawono.

Kepastian insentif investasi menurutnya bukan cuma untuk mengundang investor baru saja, melainkan serta untuk memberikan perlakuan yg lebih bagus bagi investor yg telah menanamkan investasinya di Indonesia.