Home Terbaru DPRD Sulsel: sangat banyak Bermunculan Tambang Galian C Ilegal Minim Pengawasan

DPRD Sulsel: sangat banyak Bermunculan Tambang Galian C Ilegal Minim Pengawasan

Berita, Populer, Terbaru April 7, 2021 9:47 pm
IDNpos.com – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kembali menyoroti tambang ilegal galian C yg semakin marak beroperasi tanpa memiliki izin resmi, termasuk kontrol berasal dari Dinas Energi, dan juga serta Sumber Daya Mineral (ESDM) pada sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan.
“Dari laporan yg kami terima, sangat banyak bermunculan tambang-tambang galian C mengeruk pasir dan juga serta bebatuan di pinggir sungai yg tidak memiliki izin serta minimnya pengawasan berasal dari dinas terkait,” ungkap Wakil Pimpinan Komisi D Bidang Pembangunan Hengky Yasin di kantor DPRD setempat dilansir Antara, Hari Rabu (7/4).
Menurut dia, maraknya operasi tambang ilegal telah lama disampaikan kepada dinas bersangkutan untuk segera melakukan penindakan tidak ditanggapi secara serius,
Bahkan, katanya, rekomendasi pun dikeluarkan untuk mendukung usaha Pemerintah Provinsi mencegah pengambilan mineral tersebut secara berlebihan.
Aturan baru Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba yg menggantikan Undang-undang nomor 4 tahun 2009, yg berkaitan dengan izin, menyebutkan kepala daerah untuk tidak memberikan perizinan baru di bidang pertambangan.
Selain itu, meski Undang-undang tersebut telah disahkan pada Juni 2020, tetapi sejauh ini belum terdapat terbit Peraturan Gubernur mengatur soal izin tambang.
“Tahun 2019 lalu DPRD telah mengeluarkan rekomendasi soal penertiban tambang-tambang ini supaya dapat mengurai masalahnya. Tapi, sampai tahun 2021, problemnya tetap sama, jangan sampai dikeluarkan lagi rekomendasi, tapi tidak jalan. Makanya mau dipertegas,” papar Yasin.
Anggota Komisi D lainnya, Ady Ansar serta mempertanyakan maraknya tambang di Kabupaten Kepulauan Selayar yg aktif tanpa terdapat teguran maupun pengawasan berasal dari dinas terkait. Bila operasi tambang terus dilakukan apalagi tanpa izin maka, besar kemungkinan akan terjadi kerusakan sampai mengalami bencana ekologi alam.
“Salah satu contohnya di Dapil saya, Kabupaten Selayar. Tapi ini bukan cuma Selayar saja, tapi hampir semua kabupaten di Sulsel. Persoalan izin menjadi hal klasik dan juga serta saling lempar tanggungjawab bagus kabupaten kota. Tapi saat terjadi bencana, siapa yg paling bertanggungjawab,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas, Energi, dan juga serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Andi Irawan mengatakan sejak 10 Desember 2020 lalu, izin tambang bukan lagi menjadi kewenangan provinsi bagus itu tambang galian C maupun yg paling kecil.
“Sudah tidak terdapat lagi kewenangan kami, tapi apabila mau melakukan tambang mesti terdapat beberapa perizinan yg dilewati mulai berasal dari bupati,” ucap Irawan.
Selain pejabat daerah, kata dia, mesti terdapat izin berasal dari Dinas Lingkungan Hidup pada daerah setempat, apabila itu tambang di daratan, namun jika pengerukan pasir berasal dari sungai mesti serta mengantongi izin berasal dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang.
Bila telah memiliki izin berasal dari instansi atau lembaga berwenang, maka akan ditindaklanjuti ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. Selanjutnya, dikeluarkan izin atas persetujuan gubernur untuk ditindaklanjuti di tingkat pusat apakah disetujui atau tidak tergantung kelengkapan dokumennya.
“Faktanya di lapangan, penambangan dilakukan lebih dulu, sebelum izin keluar. menjadi apabila terdapat masalah (penambangan ilegal), baru kami koordinasi dengan koordinator Inspektur tambang, mereka akan turun dengan kepolisian untuk menindaknya,” katanya. [ray]

Sumber Referensi & Artikel : M E R D E K A
Saksikan video pilihan berikut ini:

Baca Juga :  Perencana Keuangan: Saat Ini Paling Tepat Beli Mobil Baru untuk Bisnis
#Share
#Facebook #Twitter #Youtube #Video