Home Terbaru DPR: Pemerintah Waspada Jebakan Dana Hibah Konservasi Perubahan Iklim dari Luar

DPR: Pemerintah Waspada Jebakan Dana Hibah Konservasi Perubahan Iklim dari Luar

Berita, Populer, Terbaru April 8, 2021 9:47 am
IDNpos.com – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengingatkan kepada berbagai pihak terkait untuk berhati-hati akan adanya potensi grant trap atau perangkap bantuan terkait dengan Dana Bantuan Konservasi dan juga serta Perubahan Iklim berasal dari luar negeri.
“Fraksi PKS telah menghitung pada tahun anggaran 2021 terdapat anggaran sekitar Rp297,29 miliar pada Dana Bantuan Konservasi dan juga serta Perubahan Iklim. Anggaran ini sangat besar, karena itu penting diwaspadai akan adanya jebakan besar dana hibah ini,” kata Slamet dilansir Antara, Hari Kamis (8/4).
Ia mengingatkan bahwa di dalam catatan pihaknya, Indonesia mendapat komitmen atau janji berasal dari negara-negara maju akan mendapatkan dana kerjasama luar negeri sampai mencapai 1,1 miliar dolar AS.
Legislator asal Sukabumi ini meminta semua pihak supaya memperjelas tawaran anggaran yg hampir mencapai Rp300 miliar tersebut merupakan hibah (grant) ataukah pinjaman (debt).
Hal tersebut, masih menurut dia, karena berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, total hibah yg diberikan sangatlah kecil yaitu cuma 7-11 persen berasal dari total janji.
“Fraksi PKS kami mempertegas supaya pemerintah untuk menerima Kerjasama luar negeri di dalam bentuk hibah bukan pinjaman pada Dana Bantuan Konservasi dan juga serta Perubahan Iklim,” tegas Slamet.
Indonesia, lanjut Slamet, sebagaimana negara mega biodiversitas dan juga serta paru-paru dunia, merupakan negara tujuan bagi negara-negara di dunia untuk dapat menunjukkan perannya di dalam Perubahan Iklim serta Konservasi Sumber Daya Alam.
“Perannya sangat strategis menjaga bumi supaya tetap lestari dan juga serta berkelanjutan sehingga kontribusi negara-negara yg lain di dunia mesti dilakukan dari sebab begitu besarnya manfaat negeri ini memberikan oksigen di bumi,” ungkapnya.
Untuk itu, tambahnya, Fraksi PKS tidak mengharapkan misi hibah yg diberikan berujung pada rekomendasi kebijakan yg pada akhirnya akan merugikan Indonesia sebagaimana sebuah bangsa.
Fraksi PKS, lanjutnya, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan juga serta Kehutanan di dalam hal ini untuk secara selektif dan juga serta dengan prinsip kehati-hatian di dalam melakukan berbagi data dan juga serta informasi. Ia memperingatkan pula supaya dana hibah luar negeri mesti dikelola secara transparan dan juga serta akuntabel. [ray]

Sumber Referensi & Artikel : M E R D E K A
Saksikan video pilihan berikut ini:

Baca Juga :  Berikut Wilayah di Semarang yang Masih Tergenang Banjir
#Share
#Facebook #Twitter #Youtube #Video