Home Terbaru Dewas KPK: Kami Tak Akan Anulir SP3 Sjamsul Nursalim

Dewas KPK: Kami Tak Akan Anulir SP3 Sjamsul Nursalim

Berita, Populer, Terbaru April 8, 2021 3:47 pm
IDNpos.com – Dewan Pengawas KPK memastikan tidak akan menganulir surat perintah penghentian penyidikan perkara (SP3) terhadap pemegang saham dan juga serta pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan juga serta Itjih Nursalim.
“Hasil evaluasi kami nanti tidak akan menganulir SP3 itu,” kata Pimpinan Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung KPK, seperti dikutip Antara, Hari Kamis (8/4).
Pada tanggal 31 Maret 2021, KPK mengeluarkan SP3 pertama sejak lembaga penegak hukum itu berdiri untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yg diduga merugikan kerugian negara sampai Rp4,58 triliun.
“Di di dalam ketentuan memang pimpinan akan membuat laporan ke Dewas KPK itu satu Hari Minggu setelah diterbitkannya SP3, kemarin sore memang baru kami terima,” tambah Tumpak.
Alasan penerbitan SP3 tersebut, menurut pimpinan KPK, ialah untuk memberikan kepastian hukum.
“Saya belum dapat memberikan tanggapan tentang SP3. kami akan pelajari terlebih dahulu,” kata Tumpak.
Kepastian hukum tersebut, menurut Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata, penting setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali (PK) KPK terhadap putusan kasasi mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung pada tanggal 16 Juli 2020.
PK itu diajukan KPK karena pada tanggal 9 Juli 2019 setelah MA mengabulkan kasasi Syafruddin dan juga serta menyatakan Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Akan tetapi, perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga melepaskan Syafruddin berasal dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).
Padahal, putusan majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 24 September 2018 telah menjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta terhadap Syafruddin. Bahkan, pada tanggal 2 Januari 2019 Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis menjadi 15 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar.
“Kami bukan pihak yg turut di dalam memutuskan SP3 itu, bukan. kami cuma menerima laporan berasal dari pimpinan KPK karena baru kemarin kami terima sore belum terdapat waktu serta kami pelajarinya,” kata Tumpak.
Penghentian penyidikan tersebut diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yg menyebutkan bahwa KPK dapat menghentikan penyidikan dan juga serta penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yg penyidikan dan juga serta penuntutannya tidak selesai di dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.
Penghentian penyidikan dan juga serta penuntutan tersebut mesti dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK paling lambat 1 Hari Minggu terhitung dikeluarkannya SP3 dan juga serta mesti diumumkan kepada publik.
Namun, penghentian penyidikan dan juga serta penuntutan dapat dicabut dari pimpinan KPK bila ditemukan bukti baru yg dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan juga serta penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan. [rhm]

Sumber Referensi & Artikel : M E R D E K A
Saksikan video pilihan berikut ini:

Baca Juga :  Hujan Deras, Tinggi Muka Air di Bendung Katulampa sempat Siaga III
#Share
#Facebook #Twitter #Youtube #Video