Home Terbaru ASN dilarang bepergian ke luar daerah, mudik, atau cuti selama Lebaran 2021

ASN dilarang bepergian ke luar daerah, mudik, atau cuti selama Lebaran 2021

Populer kabar Video April 8, 2021 12:49 am

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

IDNpos – JAKARTA. Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang melakukan perjalanan ke luar daerah, mudik, ataupun cuti selama Lebaran tahun 2021. Pembatasan ini diberlakukan pada periode 6-17 Mei 2021.

Hal tersebut tertuang di dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga serta Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan juga/atau Mudik dan juga/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Corona).

SE ini diterbitkan sebagaimana tindak lanjut berasal dari larangan mudik yg telah ditetapkan pemerintah, di dalam rangka mencegah dan juga serta memutus rantai penyebaran Corona yg berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang di dalam masa pandemi.

Baca Juga :  Satu Tahun Buron, Kawanan Pencuri Toko Elektronik di Banyumas Diciduk

Baca serta: Colliers: Larangan mudik dapat menjadi peluang hotel di Jakarta

“Pegawai Aparatur Sipil Negara dan juga serta keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan juga/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021,” bunyi SE yg ditandatangani Tjahjo Kumolo pada tanggal 7 April 2021 tersebut, dilansir berasal dari laman Setkab.

Kendati demikian, di dalam SE terdapat pengecualian, yaitu ASN yg melaksanakan perjalanan di dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yg bersifat penting dan juga serta terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yg ditandatangani dari minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Baca Juga :  Serangan Teror di Mabes Polri, Pakar Hukum : Harus Diungkap Tuntas

Pengecualian serta diberikan bagi ASN yg di dalam keadaan terpaksa penting bepergian ke luar daerah, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis berasal dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.

Meskipun telah memperoleh izin untuk bepergian ke luar daerah, tegas Tjahjo, ASN serta mesti selalu memperhatikan empat hal, yaitu peta zonasi risiko penyebaran Corona yg ditetapkan dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Corona;

Peraturan dan juga/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan juga serta masuk orang yg ditetapkan dari pemerintah daerah (pemda) asal dan juga serta tujuan perjalanan; kriteria, persyaratan, dan juga serta protokol perjalanan yg ditetapkan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan juga serta Satgas; serta protokol kesehatan yg ditetapkan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Baca Juga :  Volume Kendaraan Meningkat 12,18 Persen di DKI Selama PSBB Januari

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yg berkualitas dan juga serta bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yg dapat digunakan berbelanja di KONTAN Store.


Sumber Referensi & Artikel : K O N T A N
Saksikan video pilihan berikut ini:

#Share
#Facebook #Twitter #Youtube #Video